Capai Indonesia Emas 2045 Lewat Kebijakan Sadar Risiko

Masyarakat, khususnya mereka yang berusia di atas 18 tahun, memiliki peran krusial dalam menciptakan perubahan positif sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Partisipasi mereka mampu mengurangi risiko yang dapat menghambat kemajuan di berbagai aspek kehidupan. Hal inilah yang membuat Masyarakat Sadar Risiko (MASINDO) menginisiasi acara talkshow bertajuk “Unleashing Youth Power in Shaping the Future: Partisipasi Generasi Muda & Pembuatan Kebijakan Berbasis Sadar Risiko” sebagai upaya untuk mendorong masyarakat terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan publik yang tepat.

Ketua MASINDO, Dimas Syailendra Ranadireksa, menjelaskan bahwa usia produktif di Indonesia mencapai 190,83 juta jiwa atau 69,3 persen di mana rentang usia 16-30 tahun mendominasi dan berpotensi mendapatkan bonus demografi yang berpengaruh pada kemajuan serta kesejahteraan Indonesia. Namun, masalah publik mulai dari segi kesehatan di mana prevalensi penyakit tidak menular dan kesehatan mental, masalah lingkungan seperti polusi udara dan perubahan iklim, serta masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial, menjadi tantangan dan harus dihadapi bersama. Sebagai upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, masyarakat khususnya para generasi muda berusia 18 tahun ke atas bukan hanya sekadar saksi, melainkan kunci utama dalam membentuk fondasi kebijakan berbasis sadar risiko yang membawa bangsa ini ke arah kemakmuran.

“Berbagai masalah publik dapat diperparah oleh pembuatan kebijakan yang tidak tepat sasaran, tidak ada partisipasi, dan tidak mempertimbangkan paradigma baru, yakni sadar risiko. Utamanya sebagai generasi muda, kita harus meningkatkan partisipasi dengan melibatkan gagasan, keahlian, pengalaman, dan perspektif secara aktif dalam pengambilan keputusan khususnya pada pembuatan kebijakan berbasis sadar risiko,” jelas Dimas di acara talkshow yang digelar di @america Pacific Place, Jumat (15/12/2023) 

MASINDO, sambung Dimas, secara berkelanjutan mensosialisasikan nilai sadar risiko melalui edukasi, diskusi publik, advokasi media, kampanye sosial, kajian, dan diseminasi informasi berbasis bukti ilmiah.

Inisiasi gerakan aktif dalam advokasi, edukasi, serta sosialisasi dalam pembuatan kebijakan perlu diperbanyak dan dilakukan secara masif. Seperti diungkapkan oleh salah satu pembawa materi dalam acara talkshow, CEO & Founder of Think Policy Andhyta F. Utami, bahwa berbagai ruang partisipasi dapat dimaksimalkan dengan tujuan memajukan ekosistem kebijakan publik yang tepat sasaran, partisipatif, dan berbasis sadar risiko.

“Inisiatif menyuarakan aspirasi terhadap kebijakan publik di Indonesia bisa didasari fokus dan keterampilan masing-masing. Contohnya, mereka yang melek teknologi perlu memiliki kompetensi untuk menganalisis pemetaan isu dan aspirasinya yang selanjutnya bisa diadvokasikan dalam ruang kebijakan publik,” jelas Andhyta.

Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik memiliki potensi besar dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hari Prasetiyo, hal tersebut sejalan dengan program pemerintah yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Salah satu agendanya adalah mewujudkan transformasi sosial guna meningkatkan kualitas kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif.

“Idealisme mereka yang aktif menyuarakan aspirasinya di ruang kebijakan publik akan mendorong perubahan positif bagi bangsa Indonesia ke depan. Baik melalui gerakan-gerakan, petisi, media sosial, atau pemerintahan, dapat menjadi ruang partisipasi bagi mereka. Untuk itu, proses pengambilan kebijakan publik sangat perlu melibatkan mereka,” ujar Hari.

Di sisi lain, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Erwin Dimas, menjelaskan bahwa dalam pembuatan perencanaan tentunya memiliki risiko yang tinggi. Namun, risiko tidak harus dianggap sebagai hal yang menakutkan, melainkan peluang dan tantangan untuk membangun lebih baik.

Risiko juga telah menjadi salah satu pertimbangan bagi Bappenas dalam menyusun perencanaan. Untuk mengurangi risiko, masyarakat dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan pendapat agar pembangunan tersebut tidak menciptakan dampak buruk terhadap lingkungan.

Bappenas juga saat ini tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Erwin, momentum ini dapat dimaksimalkan oleh berbagai pihak untuk terlibat secara aktif dalam penyusunan kebijakan. Partisipasi aktif masyarakat merupakan wujud dukungan terhadap pembangunan nasional.

“Suarakanlah dengan jalur yang tepat. Mereka dapat menyuarakannya berbagai pertimbangan yang ada melalui pemerintahan dan lembaga legislatif,” katanya.

Kolaborasi publik menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di penutup acara, MASINDO mengajak masyarakat untuk berperan aktif kurangi risiko demi hidup lebih baik dimulai dari hal-hal sederhana.

Beberapa contoh yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain beralih ke energi terbarukan dan transisi ke transportasi umum untuk mengurangi polusi udara dan menjaga keselamatan berkendara dengan mengenakan helm, sabuk pengaman, dan tidak bermain ponsel. Selain itu, dapat juga mengurangi konsumsi gula untuk mengurangi risiko penyakit akibat konsumsi gula berlebih, serta beralih ke produk tembakau alternatif seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin untuk mengurangi risiko penyakit yang berhubungan dengan rokok.